Menyoal Integritas Kemenag NTB: Antara Kasus Hukum dan Gagalnya Pengawasan Pesantren
MATARAM – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram mengeluarkan pernyataan sikap yang menyoroti krisis kepemimpinan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui Sekretaris Cabang PMII Mataram, Muhammad Sapiin, organisasi mahasiswa ini mendesak pertanggungjawaban mutlak dan pencopotan H. Zamroni Aziz dari jabatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag NTB.
Dalam penyampaiannya, PMII membeberkan kegagalan tata kelola di bawah kepemimpinan Zamroni Aziz sejak akhir 2022 hingga 2026. Sapiin menegaskan bahwa Kemenag NTB yang seharusnya menjadi representasi penjaga moral bagi masyarakat di wilayah berjuluk “Pulau Seribu Masjid”, kini justru diselimuti rentetan skandal hukum dan krisis etika.
“Kemenag NTB seharusnya bisa menjadi representasi moral masyarakat di Pulau Seribu Masjid, tapi sekarang banyak kasus hukum dan etika yang menjeratnya,” ungkap Sapiin.
Sapiin memaparkan adanya dugaan praktik lelang kekuasaan di internal Kemenag NTB. Laporan publik sempat mengungkap pematokan tarif rekrutmen petugas haji (PPIH) sebesar Rp30 juta hingga Rp50 juta, lelang jabatan eselon III yang mencapai Rp500 juta hingga Rp700 juta, serta pungutan liar untuk mutasi pegawai PPPK. Meski penyelidikan kasus ini telah dihentikan melalui SP3 oleh Polda NTB dengan dalih tidak cukup bukti, PMII menilai hal tersebut tidak menghapus stigma dan dugaan rusaknya sistem meritokrasi akibat transaksi gelap tersebut.
“Banyak dugaan pematokan tarif oleh Kemenag NTB dalam rekrutmen petugas haji, lelang jabatan, juga pungli untuk mutasi PPPK,” tegasnya.
PMII mengecam keras kegagalan antisipasi Kemenag NTB atas tragedi kemanusiaan di lembaga pendidikan agama. Sapiin merujuk pada kasus meninggalnya santriwati berusia 13 tahun akibat dugaan penganiayaan di Pondok Pesantren Al-Aziziyah pada Juni 2024, serta skandal kekerasan seksual sistemik oleh oknum pimpinan yayasan di Gunungsari pada April 2025. PMII menyayangkan sikap Zamroni yang cenderung cuci tangan dengan berlindung di balik status otonomi yayasan pesantren, sementara janjinya untuk membentuk Satgas Pengawasan tak kunjung terealisasi.
“Sangat disayangkan sikap Kemenag NTB yang cenderung cuci tangan di balik status otonomi yayasan, sementara janjinya untuk membentuk satgas sampai hari ini belum terealisasi,” tandasnya.
Krisis etika memuncak pada 19 September 2025, ketika Zamroni Aziz terekam melempar dan membanting tiang mikrofon inventaris negara dalam acara pelantikan resmi yang disiarkan langsung. PMII Mataram menilai tindakan anarkis tersebut sebagai wujud hubris syndrome atau sindrom kekuasaan. Terlebih, pihak Kemenag NTB awalnya berupaya memanipulasi opini dengan menyebut insiden itu sebagai candaan dan menuduh video telah diedit, sebelum akhirnya Zamroni terpaksa meminta maaf akibat desakan kuat dari Komisi VIII DPR RI.
“Apalagi pada adegan lempar mikrofon saat pelantikan Kemenag Dompu, Kemenag NTB menggiring opini publik bahwa kejadian itu hanya candaan,” sampainya.
Sebagai wujud pengawalan terhadap integritas institusi pemerintahan, Muhammad Sapiin atas nama PMII Mataram menyampaikan tiga tuntutan utama kepada instansi terkait:
- Mendesak Menteri Agama Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas dengan mencopot H. Zamroni Aziz dari posisinya guna membersihkan Kemenag NTB dari patologi patronase birokrasi.
- Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum untuk mengadopsi metode forensic accounting dan lifestyle auditing guna menyelidiki indikasi pencucian uang dan komersialisasi jabatan yang berlindung di balik rekening perantara lapis kedua.
- Mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang mengizinkan Kemenag mencabut izin operasional pesantren yang terbukti membiarkan atau menyembunyikan kasus kekerasan, dengan asas bahwa keselamatan nyawa manusia melampaui independensi yayasan.
“Masa depan eksistensi Kemenag NTB sangat bergantung pada komitmen negara untuk mengkarantina dan membersihkan mentalitas feodalisme kasta kekuasaan yang arogan,” tutup Sapiin.
